Pangkas Produksi Minerba 80%: Badai PHK Hantui Ekonomi Daerah!

Wartakini.id, JAKARTA – Sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia tengah menghadapi ancaman serius menyusul rencana pemangkasan produksi hingga 70-80 persen dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Kebijakan ini, yang bertujuan menjaga stabilitas harga komoditas, dikhawatirkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan memberikan tekanan berat pada perekonomian daerah.

Ketua Komite Pertambangan Minerba APINDO, Hendra Sinadia, mengungkapkan kekhawatiran tersebut saat ditemui di Jakarta pada Senin (2/3/2026). Menurutnya, meskipun niat di balik pemangkasan ini adalah untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan perusahaan melalui stabilisasi harga nikel dan batu bara, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan.

"Kebijakan produksi 2026 ini memang diharapkan dapat menjaga harga komoditas nikel dan batu bara agar penerimaan negara tetap kuat dan perusahaan bisa tumbuh. Namun, kami menekankan pentingnya kajian mendalam, tidak hanya dari aspek global, tetapi juga secara strategis terkait harga dan komoditas, yang perlu dikaji lebih lanjut," ujar Hendra, menegaskan perlunya tinjauan komprehensif.

Hendra menambahkan bahwa implementasi pemotongan produksi ini akan memiliki efek yang bervariasi antar perusahaan. APINDO, sebagai representasi pelaku usaha, merasa bertanggung jawab untuk menyoroti potensi konsekuensi terhadap ketenagakerjaan dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mungkin terhambat.

"Jika pemotongan produksi ini benar-benar diterapkan, dampaknya akan sangat terasa pada aspek ketenagakerjaan dan juga program sosial kemasyarakatan yang mungkin akan terganggu. Ini menjadi perhatian utama APINDO, apalagi di tengah kondisi perekonomian kita yang sedang sangat menantang saat ini," jelasnya.

Sektor pertambangan batu bara, khususnya, memiliki peran vital dalam menopang perekonomian daerah-daerah penghasil. Provinsi seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta beberapa wilayah lain di Sumatera, sangat bergantung pada aktivitas pertambangan ini. Pemangkasan produksi dikhawatirkan akan mereduksi kontribusi signifikan sektor ini terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal, berpotensi menciptakan gejolak ekonomi di tingkat regional.