Wartakini.id, Jakarta – Penerimaan negara dari pajak aset kripto terus menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp1,71 triliun dari sektor ini. Angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang tepat dapat mendongkrak kontribusi kripto terhadap pendapatan negara.
Related Post
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2022, pajak kripto terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, penerimaan mencapai Rp246,45 miliar, kemudian turun sedikit menjadi Rp220,83 miliar pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, penerimaan melonjak signifikan menjadi Rp620,4 miliar, dan hingga September 2025, sudah mencapai Rp621,3 miliar.
Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp836,36 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp872,62 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kripto bukan lagi sekadar instrumen investasi alternatif, tetapi telah menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan.
Menurut Vice President Indodax, Antony Kusuma, regulasi yang jelas dan konsisten menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan volume transaksi kripto. "Ketika aturan jelas dan konsisten, pasar kripto menjadi lebih transparan dan berkelanjutan," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Antony menambahkan, penerimaan pajak kripto dapat menjadi indikator legitimasi industri. "Semakin tinggi kontribusi ke kas negara, semakin kuat posisi kripto sebagai bagian resmi dari sistem keuangan digital Indonesia," tegasnya.
Dengan kontribusi yang semakin besar terhadap penerimaan negara, industri kripto kini memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian digital Indonesia. Kripto bukan hanya sekadar tren investasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan fiskal yang menjanjikan.
Tinggalkan komentar