wartakini.id – Gelombang keresahan melanda para petani kelapa sawit di berbagai sentra produksi nasional. Harga Tandan Buah Segar (TBS) dilaporkan anjlok signifikan, memicu kekhawatiran serius setelah munculnya rencana pemerintah untuk mewajibkan ekspor komoditas strategis ini melalui satu pintu, yakni Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang belum sepenuhnya diimplementasikan ini telah menimbulkan dampak psikologis dan ekonomi yang nyata di kalangan petani.
Baca Juga
Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mengungkapkan keprihatinannya. Menurut catatan SPKS, dalam beberapa hari terakhir, harga TBS di sejumlah wilayah sentra produksi telah merosot hingga menyentuh level Rp1.500 per kilogram. "Kami mencatat kerugian petani sawit tembus puluhan miliar rupiah per hari," tegas Sabarudin, mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menstabilkan pasar dan merespons kondisi darurat ini.
Sabarudin menambahkan, kebijakan ekspor satu pintu ini dikhawatirkan akan membuka celah terjadinya praktik monopsoni. Kondisi ini berpotensi besar menekan harga TBS di tingkat petani secara tidak wajar, menggerus pendapatan mereka, dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan produktivitas kebun-kebun rakyat yang merupakan tulang punggung industri sawit nasional.
Dampak langsung dari penurunan harga ini sudah mulai terlihat. Banyak petani kini mempertimbangkan untuk mengurangi, bahkan menghentikan pemupukan. Keputusan ini diambil karena kekhawatiran harga sawit akan terus merosot, membuat biaya produksi tidak lagi tertutup. Padahal, perlu diingat bahwa sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat, yang sangat bergantung pada stabilitas harga. Jika situasi ini berlarut-larut, penurunan produktivitas sawit rakyat tak terhindarkan, yang pada gilirannya akan berdampak serius pada pasokan sawit nasional secara keseluruhan.
Trauma masa lalu pun kembali menghantui para petani. "Petani trauma dengan kejadian tahun 2015 saat harga TBS jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Waktu itu banyak petani sampai menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan," kenang Sabarudin, berharap pemerintah tidak membiarkan sejarah pahit tersebut terulang kembali.
