wartakini.id – Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tren pelemahan signifikan, mengakhiri perdagangan Selasa (26/5/2026) di level Rp17.795 per dolar AS. Mata uang Garuda terdepresiasi 52 poin atau sekitar 0,29%, memicu kekhawatiran akan stabilitas ekonomi di tengah gejolak global dan domestik yang semakin memanas.
Baca Juga
Menurut pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, tekanan terhadap rupiah sebagian besar dipicu oleh sentimen eksternal yang memanas. Laporan pada Senin malam mengungkapkan Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap fasilitas peluncuran rudal dan kapal penyebar ranjau di wilayah selatan Iran. Militer AS mengklaim tindakan ini sebagai "pembelaan diri", seraya menegaskan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku.
"Tanggapan Teheran terhadap permusuhan baru ini belum segera jelas," tulis Ibrahim dalam risetnya. "Namun, setiap aksi militer baru berpotensi mempersulit negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung antara AS dan Iran, terutama setelah Teheran berulang kali memperingatkan AS untuk tidak melakukan serangan lebih lanjut."
Eskalasi militer ini secara signifikan mengimbangi optimisme yang sempat muncul dari laporan sebelumnya, yang menyebutkan AS dan Iran telah mencapai kerangka kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Harga minyak sempat anjlok tajam pada hari Senin menyusul laporan tersebut, meskipun minimnya kejelasan di lapangan membatasi penurunan harga minyak mentah lebih lanjut.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada hari Senin sempat mengisyaratkan adanya kemajuan dalam negosiasi dengan Iran, mengklaim bahwa Republik Islam tersebut akan menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya. Namun, Iran sebagian besar membantah rencana pelepasan uraniumnya, meskipun laporan menunjukkan negara tersebut terbuka untuk negosiasi lebih lanjut terkait aktivitas nuklirnya.
Dari ranah domestik, bayang-bayang krisis kepercayaan yang berpotensi memicu krisis ekonomi mulai terasa. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tak kunjung menunjukkan titik terang ini menimbulkan kekhawatiran serius. Dampak langsungnya adalah peningkatan biaya produksi bagi perusahaan, terutama industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
