wartakini.id – Sebuah langkah strategis penting terukir saat Pertamina Patra Niaga meneken Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis PPS bersama Divisi Intelijen Kejaksaan Agung RI. Komitmen ini bertujuan memperkuat tata kelola korporasi yang prima mendorong transparansi penuh serta menekan potensi risiko hukum dalam proses pengadaan komoditas energi strategis seperti minyak mentah bahan bakar minyak dan LPG untuk periode 2026-2027.
Baca Juga
Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga Erwin Suryadi menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah upaya vital menjaga fondasi energi bangsa. Terlebih di tengah fluktuasi harga minyak global yang tak menentu dinamika pasokan dan permintaan yang dinamis serta geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian. Kondisi ini bukan hanya mengancam ketersediaan energi bagi masyarakat namun juga memicu gejolak harga komoditas yang signifikan.
Erwin pada Kamis 20 Agustus 2026 menyatakan pihaknya menyadari bahwa Direktorat Niaga adalah ujung tombak penyediaan energi baik minyak mentah untuk kilang maupun BBM dan LPG untuk rakyat. Dengan pendampingan dari Jamintel Kejaksaan Agung Pertamina Patra Niaga bertekad memastikan setiap langkah pengadaan dijalankan transparan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa.
Lebih lanjut Erwin menambahkan pendampingan Kejaksaan Agung merupakan bukti nyata keterbukaan Pertamina Patra Niaga dalam setiap tahapan tender dan pengadaan. Perusahaan siap menerima masukan serta evaluasi demi perbaikan tata kelola yang berkesinambungan sesuai aturan hukum nasional dan ketentuan internasional. Ia berharap sinergi ini menjadi awal yang baik untuk menunjukkan bahwa manajemen energi nasional semakin profesional efisien akuntabel dan berdaya guna maksimal bagi rakyat.
Kejaksaan Agung menyambut baik inisiatif ini. Plt Sekretaris Jamintel Kejaksaan Agung Sarjono Turin menjelaskan pengadaan minyak mentah BBM dan LPG oleh Pertamina Patra Niaga merupakan bagian dari inisiatif pembangunan prioritas nasional di bawah payung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Sarjono menekankan kerja sama ini selaras dengan mandat dan kewenangan intelijen Kejaksaan untuk menciptakan iklim kondusif serta mengawal proyek-proyek strategis melalui fungsi PPS.
