wartakini.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini mengumumkan kabar mengejutkan terkait alokasi dana untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Anggaran lembaga vital ini mengalami pemangkasan signifikan hingga Rp38 triliun mengubah total pagu yang tersedia menjadi Rp229 triliun. Keputusan ini sontak menarik perhatian publik memunculkan pertanyaan seputar prioritas pemerintah di sektor gizi.
Baca Juga
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menjelaskan bahwa sebelum efisiensi ini BGN sejatinya memiliki alokasi awal sebesar Rp268 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Namun sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengedepankan efisiensi anggaran rasionalisasi pun tak terhindarkan. "Dari Rp268 triliun kini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Jadi ada efisiensi sekitar Rp38 triliun" ungkap Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Kemenkeu Jakarta Pusat Jumat (9/10/2026).
Meski demikian Sudarto menegaskan bahwa langkah penyesuaian anggaran ini sama sekali tidak mencerminkan surutnya dukungan pemerintah terhadap upaya perbaikan yang dilakukan BGN. Menurutnya fokus utama pemerintah bukan sekadar pada pemotongan angka melainkan pada bagaimana program-program perbaikan gizi dapat mencapai target yang diharapkan dan memberikan dampak nyata yang efektif bagi masyarakat. "Seperti yang disampaikan Pak Menteri kami sangat mendukung perbaikan BGN. Prioritasnya adalah bagaimana program-program tersebut bisa mencapai target dan outcome yang maksimal bukan hanya efisiensi semata" pungkasnya memberikan jaminan atas komitmen pemerintah terhadap kesehatan gizi bangsa.
