wartakini.id, Jakarta – Rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga pick-up dalam bentuk utuh (CBU) dari India menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini. Didik menilai kebijakan ini sebagai refleksi dari permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak selaras, bahkan berpotensi menggerus arah kebijakan industri nasional. Ia mengategorikan langkah ini sebagai "deindustrialisasi terselubung."
Menurut Didik, meskipun tampak praktis sebagai solusi instan jangka pendek, kebijakan impor masif ini justru akan mengikis struktur industri nasional dalam jangka panjang. Kekhawatiran Didik tak berhenti di situ; ia memprediksi impor masif ini akan menekan neraca perdagangan dan sekaligus membuat neraca pembayaran tertekan, berpotensi terus negatif.
Ironisnya, Indonesia telah membuktikan diri sebagai eksportir otomotif dengan volume yang signifikan, mencapai lebih dari setengah juta unit (518 ribu unit). Kebijakan impor ini, lanjut Didik, secara langsung melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional, justru berisiko terdegradasi menjadi pasar bagi produsen luar negeri.
Didik menambahkan, industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang pesat, menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik domestik, menekan volume produksi secara signifikan, serta mengikis daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar.
"Ini jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah," tegas Didik. Ia menyoroti kontradiksi di mana pemerintah secara simultan mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, namun di sisi lain justru membuka pintu impor massal kendaraan. Inkonsistensi kebijakan semacam ini, menurutnya, menimbulkan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta mencederai kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.
Oleh karena itu, Didik J Rachbini mendesak pembatalan rencana impor tersebut oleh pemerintah. Ia menggarisbawahi urgensi adanya arah kebijakan yang konsisten dan strategis, dengan menjadikan prioritas produksi domestik, terutama melalui pengadaan pemerintah. "Dana publik dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional," ujarnya. Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang sejalan dengan agenda hilirisasi nasional.
Tinggalkan komentar