Wartakini.id – Sejarah baru terukir dalam hubungan bisnis antara Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc (FCX). Sebuah kesepakatan monumental telah ditandatangani, memastikan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg hingga seluruh cadangan mineralnya habis. Perjanjian ini merupakan bagian dari mega transaksi bisnis senilai USD 38,4 miliar (sekitar Rp 650 triliun) yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu, 18 Februari 2026, dalam forum US-Indonesia Business Summit.
Related Post
Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) tentang Critical Mineral ini melibatkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, bersama President & CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, serta President Director PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Inti dari kesepakatan ini adalah perpanjangan masa operasional PTFI, memberikan kepastian jangka panjang bagi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia.
Nota Kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar perjanjian ini merangkum enam poin krusial yang akan membentuk masa depan operasional PTFI dan kontribusinya bagi Indonesia.
Pertama, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI akan diamendemen untuk memperpanjang hak operasional perusahaan sesuai dengan perkiraan sisa umur cadangan tambang. Kedua, komitmen PTFI terhadap masyarakat Papua diperkuat dengan alokasi dana untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan kedokteran. Ketiga, perusahaan berjanji meningkatkan anggaran eksplorasi serta mempercepat studi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber daya jangka panjang, termasuk peluang perluasan bisnis.
Prioritas hilirisasi di dalam negeri juga menjadi fokus utama. Poin keempat menegaskan PTFI akan terus menjual produk olahan seperti tembaga, logam mulia, asam sulfat, dan produk turunannya di pasar domestik. Selain itu, PTFI juga membuka peluang untuk memperluas pasar tembaga olahannya ke Amerika Serikat, mengikuti mekanisme pasar jika ada kebutuhan suplai tambahan dari AS.
Poin kelima, yang paling menarik perhatian, adalah kesepakatan divestasi saham. FCX setuju untuk menyerahkan 12 persen sahamnya di PTFI kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2041 tanpa biaya awal. Namun, Pemerintah Indonesia sebagai penerima diwajibkan untuk memberikan kompensasi pro-rata kepada FCX atas investasi yang telah dikeluarkan dan menghasilkan keuntungan setelah tahun 2041, dengan perhitungan berdasarkan nilai buku. Dengan demikian, kepemilikan saham FCX yang saat ini 48,76 persen akan dipertahankan hingga 2041, sebelum kemudian berkurang menjadi sekitar 37 persen pada awal tahun 2042.
Terakhir, poin keenam menjamin bahwa seluruh sistem tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, termasuk aturan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan dokumen kesepakatan lainnya, akan tetap diterapkan sepanjang umur cadangan tambang. Kesepakatan ini menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya mineral strategis Indonesia, menjamin keberlanjutan operasi sekaligus meningkatkan kontribusi bagi negara dan masyarakat lokal.
Tinggalkan komentar