Wartakini.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membuat pengakuan mengejutkan terkait penggeledahan masif yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di kantornya. Dody mengungkapkan bahwa ia telah meminta izin langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum tim penyidik memasuki seluruh area Kementerian PU, termasuk ruang kerjanya dan Wakil Menteri, pada Kamis (9/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dody saat ditemui awak media di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026). Ia menjelaskan, langkah proaktif melapor kepada kepala negara bertujuan untuk memastikan transparansi penuh dan menghindari kesan adanya perlakuan istimewa atau ‘tebang pilih’ dalam proses hukum. "Saya lapor kepada Bapak Presiden untuk saya izin kasih penyidik masuk ke ruangan mana pun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih. Jadi kalau maksudnya memang saya salah, ya saya tanggung," tegas Dody, mengutip pernyataannya.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga membeberkan detail mengenai barang bukti yang disita oleh penyidik. Berbagai item, mulai dari catatan penting, perangkat komputer, ponsel pribadi, hingga sejumlah dokumen yang belum dirinci, telah dibawa oleh tim Kejati. Tidak hanya ruang menteri dan wakil menteri, namun seluruh sudut Kementerian PU, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, turut menjadi sasaran penggeledahan.
Meskipun demikian, Dody mengaku belum memahami secara rinci pokok perkara korupsi yang tengah diselidiki. Namun, ia tidak menampik kemungkinan bahwa proyek pembangunan pendopo dengan alokasi anggaran tahun 2023-2024 menjadi salah satu fokus penyelidikan. "Bisa jadi tidak cuma di pendopo, karena mereka ke mana-mana. Ruangan saya saja dibuka. Kemudian mereka juga saya dengar ke Cipta Karya, ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Jadi makanya saya tidak bisa mengonfirmasi apakah memang hanya masalah pendopo atau ada yang lain," ujarnya, mengindikasikan bahwa lingkup investigasi mungkin lebih luas dari dugaan awal.
Penggeledahan ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor infrastruktur yang kerap menjadi sorotan. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari investigasi Kejati DKI Jakarta untuk mengungkap tuntas dugaan penyimpangan yang terjadi di Kementerian PU.
Tinggalkan komentar