Wartakini.id – Aksi demo besar-besaran pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR/MPR RI Selasa (17/9/2025) menuntut penurunan komisi platform dari 20% menjadi 10%, ternyata tak semulus yang dibayangkan. Meskipun demonstrasi digelar, kenyataannya aktivitas layanan ojol tetap berjalan normal, menunjukkan tidak semua driver mendukung tuntutan tersebut.
Suara dissenting opinion pun muncul dari kalangan pengemudi itu sendiri. Wicak, salah satu driver ojol, menyatakan bahwa komisi 20% masih tergolong wajar. "Menurut saya 20% itu wajar, tapi jangan sampai jadi 40% karena ada biaya lain. Kalau benar 20%, ya worth it. Masalahnya ada di promo dan sistem tambahan yang bikin penghasilan berkurang," ungkap Wicak, Kamis (18/9/2025).
Ia menambahkan, menurunkan komisi hingga 10% adalah hal yang mustahil. "Aplikasi tetap butuh biaya operasional (hosting) besar untuk melayani jutaan orang. Jadi nggak mungkin kalau komisi diturunkan sampai 10%. Dalam sehari, jutaan ojol online secara bersamaan. Itu pasti butuh dana yang tidak sedikit," tegasnya.
Pernyataan Wicak ini seolah merepresentasikan sebagian driver yang menilai tuntutan penurunan komisi terlalu idealis dan tak mempertimbangkan aspek operasional platform. Bahkan, sebelumnya Unit Reaksi Cepat (URC), sebuah komunitas ojol, menolak berpartisipasi dalam demo tersebut karena dianggap bermuatan politis. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa tuntutan penurunan komisi 10% masih jauh dari kata realistis.
Tinggalkan komentar