Dalam beberapa bulan terakhir, persoalan mahalnya harga minyak goreng disusul dengan kelangkaan di pasar membuat resah masyarakat. Pemandangan panjangnya antrean emak-emak berburu minyak goreng murah muncul di sejumlah kota di Tanah Air.
Terasa ironis, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Turunnya pasokan minyak nabati secara global memicu kenaikan harga, tidak terkecuali di Indonesia.
Mula-mula pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Inflasi pun terkendali, tetapi terjadi kelangkaan pasokan. Ditengarai bahwa stok minyak goreng ditahan, mengingat HET jauh di bawah harga pasar.
Berlarut-larutnya persoalan minyak goreng tidak kunjung teratasi oleh pihak yang paling bertanggung jawab, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, sehingga dikhawatirkan dapat menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Presiden Jokowi pun turun tangan langsung, dengan mengumumkan pencabutan HET, yang berarti melepas harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan subsidi terhadap minyak goreng curah.
Pasokan minyak goreng kembali pulih, demikian pula dengan antrean yang dipicu panic buying mereda. Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan mayoritas publik puas terhadap kepemimpinan Jokowi, mencapai 79,3 persen, bahkan 6,5 persen di antaranya sangat puas.
“Krisis minyak goreng berhasil diatasi, seiring dengan itu tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi pun tinggi,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam press release di Jakarta pada Kamis (31/3).
Menurut Dendik, faktor-faktor lain turut mendukung tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi. Pemerintah berhasil mengatasi tiga gelombang pandemi Covid-19, yang terbaru dipicu oleh varian omicron, dengan tren menurun tajam.
Berbeda dengan gelombang pertama dan kedua, kali ini nyaris tidak ada pembatasan sosial yang ketat. Tingginya cakupan vaksinasi baik dosis pertama dan kedua maupun booster memberi kekebalan yang lebih luas kepada masyarakat.
Pemerintah juga telah menghapus tes antigen atau PCR untuk syarat perjalanan, bahkan meniadakan kewajiban karantina bagi kedatangan dari luar negeri. “Terbukti seperti gelaran MotoGP di Mandalika yang dipadati lebih dari 100 ribu pengunjung,” Dendik menambahkan.
Meskipun demikian, masih ada sejumlah masalah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain minyak goreng, beberapa komoditas pangan lainnya seperti kedelai dan daging sapi mengalami kenaikan harga karena masih tergantung pada impor.
Invasi Rusia ke Ukraina berpotensi mengerek kenaikan harga berbagai komoditas, seperti minyak bumi. Baru-baru ini pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertamax, yang dikhawatirkan akan mendorong migrasi konsumen ke Pertalite dan memicu kelangkaan stok.
Hasil survei menunjukkan 19,7 persen publik merasa tidak puas, di antaranya 2,4 persen sangat tidak puas, dan sisanya 1,0 persen tidak tahu/tidak jawab. “Masalah domestik tidak lepas dari rantai pasok global, perlu strategi ketahanan ekonomi yang lebih kuat,” pungkas Dendik.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 11-20 Maret 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
