Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute) merespons pemberitaan media tentang polemik tes ASN di KPK. Menyebar luas di media sosial sangkaan bahwa NU mengintervensi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam menyusun dan melaksanakan instrumen tesnya.
Pemberitaan tentang adanya materi pertanyaan menyangkut doa Qunut kemudian dijadikan alasan bahwa NU turut campur dalam seleksi bahkan berkonspirasi untuk “menyingkirkan” pegawai KPK yang bukan NU. Berkembang pula di media sosial tuduhan bahwa NU menjadi bagian dari upaya sistematis melemahkan KPK dalam alih status pegawai KPK.
Terkait polemik pemberitaan itu, Direktur Eksekutif SAS Institute, M. Imdadun Rahmat menyatakan, tuduhan bahwa NU turut campur dalam pelaksanaan seleksi oleh BKN tidak berdasar.
“Sejauh yang diamati SAS Institute, NU tidak pernah mempengaruhi apalagi mengintervensi BKN dalam menjalankan seleksi ASN selama ini. NU tidak pernah menyatakan keberatan atau complain kepada BKN meskipun ribuan kader NU tidak lolos seleksi ASN di BKN,” tutur Imdadun dalam keterangan persnya, Sabtu (8/05).
“Sebab, NU menghormati independensi lembaga negara manapun untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai amanat undang-undang. Lebih dari itu, NU mendukung pelaksanaan prinsip merit system dalam rekrutmen pegawai negeri yang hanya bisa terwujud bila BKN bebas dari segala intervensi,” sambungnya.
SAS Institute, papar Imdadun, melihat bahwa NU bersama seluruh elemen bangsa secara konsisten mendukung segala upaya pemberantasan korupsi. NU juga istiqomah mendukung penataan dan penguatan KPK agar semakin efektif menjalankan agenda perang melawan korupsi.
“NU menghormati agenda KPK untuk melakukan seleksi pegawainya sebab kualitas pegawai sangat menentukan performa sebuah lembaga,” terangnya.
Imdadun menambahkan, SAS Institute berpandangan bahwa alih status pegawai KPK merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.
“Maka merupakan proses yang wajar apabila KPK bekerjasama dengan BKN untuk menjalankan seleksi berdasarkan metode tertentu, pentahapan, parameter dan instrumen penilaian yang lazim diterapkan,” jelas Imdadun.
“Sebagai bagian dari civil society SAS Institute berharap agar seleksi dijalankan dengan benar dan bisa menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas dan beridealisme tinggi untuk pemberantasan korupsi semata-mata demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau individu,” lanjutnya.
SAS Institute, sambung Imdadun, berpendapat bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sangatlah penting dalam proses rekrutmen aparatur negara. Termasuk penerapan TWK dalam seleksi pegawai KPK. Seluruh calon ASN, calon anggota TNI, calon anggota Polri, maupun pegawai BUMN seharusnya lulus TWK.
“Sebab, komitmen kebangsaan adalah faktor penting dalam menjalankan peran sebagai “abdi negara”. Jika wawasan kebangsaan aparatur negara lemah apalagi bermasalah, maka yang bersangkutan akan menjadi sebab kegagalan peran dan fungsi negara dalam menegakkan hukum, melindungi, melayani dan mensejahterakan seluruh bangsa tanpa diskriminasi. Bahkan akan menjadi “duri dalam daging” yang merongrong kepentingan negara dari dalam,” imbuhnya.
“Lebih-lebih lembaga sepenting KPK yang memiliki tugas dan kewenangan yang luas dan strategis. Semua elemen KPK diharuskan berdiri tegak lurus demi kepentingan bangsa, independen, adil dan non-partisan. Catatan publik terhadap KPK bahwa ada sinyalemen tebang pilih, ada kepentingan dan interest individu “yang bermain”, maupun adanya kecenderungan partisan “kelompok dominan” atau “pegawai senior” di KPK, semoga teratasi dengan upaya ini. Publik juga mengharapkan KPK bebas dari anasir-anasir paham yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan ke-Indonesiaan kita,” sambungnya.
SAS Institute, kata Imdadun, mendorong kementerian dan lembaga-lembaga negara yang lain untuk melakukan TWK bagi pegawainya sebagai data base upaya pembinaan internal dan penguatan komitmen kebangsaan bagi pegawai masing-masing.
“Hal ini penting untuk memberi contoh dan teladan bagi organisasi masyarakat dan civil society yang seringkali dihimbau oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan,” ungkap Imdadun.
“Sangat janggal jika pemerintah menuntut warga negara biasa memperkuat wawasan kebangsaannya sedangkan aparatur pemerintahnya sendiri (yang menurut berbagai penelitian banyak yang berpandangan yang bertentangan dengan asas-asas kebangsaan) dibiarkan tidak disentuh,” tutupnya.
