Terungkap! Utang Negara Hampir Rp10 Ribu Triliun, Menkeu: Hindari Krisis 1998!

wartakini.id, Jakarta – Posisi utang pemerintah Indonesia telah mencapai angka fantastis Rp9.637,90 triliun per akhir tahun 2025, sebuah angka yang setara dengan 40,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka yang melonjak signifikan ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai strategi krusial untuk membentengi perekonomian negara dari ancaman krisis yang lebih dalam, bahkan dengan risiko mengingatkan pada gejolak tahun 1998.

Data resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Jumat (13/2/2026) menunjukkan bahwa jumlah utang tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp229,26 triliun hanya dalam kurun waktu tiga bulan, dibandingkan posisi akhir September 2025. Kenaikan ini menempatkan rasio utang terhadap PDB di level yang menarik perhatian publik.

Menanggapi lonjakan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan rasio utang hingga menyentuh level 40 persen merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari tekanan perlambatan ekonomi yang membayangi sepanjang tahun 2025. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih berada dalam koridor aman, jauh di bawah ambang batas 60 persen PDB sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Purbaya secara tegas menyatakan bahwa penambahan utang bukanlah keputusan yang diambil secara sembrono, melainkan sebuah langkah sadar dan terukur pemerintah untuk mencegah Indonesia terjerembap ke dalam jurang krisis ekonomi yang lebih parah. "Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan," ungkap Purbaya saat berbicara di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). Ia melanjutkan dengan pertanyaan retoris yang menohok, "Pilihannya yang mana? Kembali ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit demi menyelamatkan ekonomi kita, lalu setelah itu kita tata ulang semuanya?"

Lebih lanjut, struktur utang pemerintah menunjukkan dominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.387,23 triliun, atau sekitar 87,02 persen dari total utang. Sementara itu, porsi pinjaman menyumbang sebesar Rp1.250,67 triliun, atau 12,98 persen sisanya. Komposisi ini mencerminkan strategi pembiayaan pemerintah yang cenderung mengandalkan pasar domestik melalui penerbitan SBN.

---