Terbongkar! Rahasia Harga Motor Listrik Rp10 Juta Jadi Rp43 Juta

wartakini.id – Polemik harga motor listrik yang dibeli pemerintah kembali menjadi sorotan tajam publik. Bermula dari temuan warganet di platform belanja daring Alibaba, di mana motor listrik serupa ditawarkan dengan harga sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta per unit. Angka ini sontak memicu pertanyaan besar ketika harga yang tercantum di e-katalog pemerintah mencapai Rp42 juta hingga Rp43 juta per unit, memunculkan dugaan mark-up fantastis.

Namun, perbandingan harga yang sekilas tampak mencurigakan ini ternyata menyimpan kompleksitas yang lebih dalam. Perbedaan signifikan tersebut, menurut para pegiat kendaraan listrik, tidak sesederhana dugaan mark-up semata.

Hendrosutono, seorang pegiat kendaraan listrik, menegaskan bahwa kesimpulan adanya mark-up terlalu dini. Ia menjelaskan bahwa perbandingan tersebut mengabaikan perbedaan fundamental dalam skema penetapan harga. "Harga di Alibaba itu harga pabrik, umumnya dalam skema Free on Board (FOB) atau Ex Works (EXW). Artinya, harga tersebut belum termasuk ongkos kirim, pajak, bea masuk, dan berbagai biaya lain yang muncul saat barang tiba di Indonesia," ujarnya kepada wartakini.id.

Jika diasumsikan harga dasar motor listrik dari pabrik di Tiongkok adalah Rp10 juta per unit, maka biaya langsung membengkak begitu barang dikirim ke Indonesia. Ongkos pengiriman (freight) dan asuransi internasional diperkirakan menambah 5 persen hingga 10 persen dari harga dasar, sehingga nilai Cost, Insurance, Freight (CIF) bisa naik menjadi sekitar Rp10,5 juta hingga Rp11 juta.

Nilai CIF inilah yang kemudian menjadi dasar perhitungan pajak di Indonesia. Importir wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5 persen dari nilai impor. Selain itu, ada juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dari nilai pabean yang harus ditanggung.

Dalam beberapa kasus, bea masuk juga dikenakan. Namun, untuk kendaraan listrik dalam bentuk terurai seperti Completely Knocked Down (CKD) atau Incompletely Knocked Down (IKD), tarif bea masuk bisa saja 0 persen, asalkan produsen memenuhi kriteria investasi tertentu di Indonesia.

Namun, biaya tidak berhenti di pelabuhan. Setibanya di Indonesia, motor listrik masih harus melalui serangkaian proses lain yang menambah beban harga. Ini termasuk biaya perakitan (jika dalam bentuk CKD/IKD), pengadaan komponen lokal (jika ada), sertifikasi dan uji tipe kendaraan, biaya distribusi dari pelabuhan ke dealer atau gudang, biaya pemasaran, serta margin keuntungan bagi distributor dan vendor lokal. Belum lagi biaya layanan purna jual, garansi, dan overhead operasional perusahaan.

Dengan demikian, polemik harga motor listrik yang beredar di publik ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar dugaan mark-up semata. Membandingkan harga pabrik di luar negeri dengan harga jual akhir di e-katalog pemerintah tanpa memperhitungkan seluruh rantai biaya dan regulasi adalah kesimpulan yang terburu-buru dan berpotensi menyesatkan. Pemahaman menyeluruh terhadap struktur biaya impor dan distribusi sangat penting untuk melihat gambaran yang lebih utuh.