Wartakini.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur-dapur yang menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terancam ditutup sementara jika dalam waktu satu bulan ke depan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Related Post
Wakil Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kepemilikan SLHS adalah mutlak. "Kami memberi waktu satu bulan kepada Mitra/Yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025). Jika tenggat waktu terlewati tanpa pendaftaran, konsekuensinya jelas: "Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapurnya akan kami tutup sementara," tegasnya.
Nanik menjelaskan bahwa masalah higiene dan sanitasi sangat sensitif di mata masyarakat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto pun menaruh perhatian khusus pada kepemilikan SLHS ini. SLHS sendiri merupakan dokumen resmi dari Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa usaha makanan, minuman, dan fasilitas umum telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Sertifikat ini berlaku selama satu tahun dan wajib diperpanjang agar usaha tetap legal.
Sejak program MBG digulirkan pada 6 Januari 2025, setiap SPPG yang terlibat diwajibkan memiliki SLHS. Proses pengurusan SLHS meliputi kelengkapan dokumen, pemeriksaan lapangan, hingga pengujian laboratorium. "Setiap SPPG harus memiliki SLHS, karena menjadi bukti bahwa SPPG itu telah memenuhi standar kebersihan dan Kesehatan," pungkas Nanik. Langkah ini diambil BGN untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan dalam program MBG.
Tinggalkan komentar