wartakini.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kebijakan baru terkait pemberian kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Mulai tahun 2026, kuota impor BBM akan diberikan dua kali dalam setahun, dengan durasi masing-masing enam bulan. Perubahan ini menandai langkah strategis pemerintah untuk mengamati dinamika konsumsi dan mendorong kemandirian energi.
Related Post
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa skema baru ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Jika pada tahun 2025 kuota impor diberikan per tiga bulan, kini durasinya diperpanjang menjadi enam bulan.
"Kami belajar dari pengalaman tahun lalu. Dulu ada yang merasa kok bulanan, kok tiga bulanan. Nah, tahun ini kami sudah tetapkan enam bulan," ujar Laode di Kementerian ESDM, seperti dikutip wartakini.id, Minggu (8/2/2026).
Laode menambahkan, penetapan jangka waktu enam bulan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih cermat dalam memantau fluktuasi konsumsi BBM di SPBU swasta. Kebijakan ini juga memungkinkan operator memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengusulkan pembaharuan atau perpanjangan kuota.
"Intinya, kenapa enam bulan, kita ada waktu untuk melihat dinamika konsumsi. Satu, dan kedua, kita ada waktu untuk mereka mengusulkan pembaharuan perpanjangannya," imbuhnya. Pemerintah akan mempertimbangkan penambahan kuota jika terjadi peningkatan kebutuhan yang signifikan di luar proyeksi awal.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menekankan bahwa kebijakan pemberian kuota impor secara periodik ini juga mengemban misi strategis jangka panjang. Tujuannya adalah mendorong SPBU swasta agar di masa mendatang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada impor. Sebaliknya, mereka diharapkan dapat melakukan pembelian BBM langsung dari PT Pertamina, sebagai upaya penguatan ketahanan energi nasional dan efisiensi logistik dalam negeri.
Tinggalkan komentar