Tiket Pesawat Ekonomi Lebih Murah! PPN Ditanggung Pemerintah 60 Hari!

wartakini.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan vital untuk meredam potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik yang signifikan. Lewat skema insentif fiskal terbaru, negara akan menanggung penuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi selama 60 hari. Langkah ini bertujuan memastikan akses transportasi udara tetap terjangkau bagi masyarakat luas di tengah gejolak kenaikan harga energi global yang memicu lonjakan biaya operasional maskapai.

Tragedi Bekasi Timur: Menhub Panggil Bos Taksi Green SM!

Geger Bekasi! KRL Ditabrak Argo Bromo, KAI Soroti Hal Krusial Ini!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan intervensi cepat dan strategis. Kebijakan ini bertujuan mempertahankan kenaikan tarif penerbangan domestik pada rentang 9 hingga 13 persen, di tengah melambungnya biaya operasional maskapai akibat kenaikan harga avtur global.

Tiket Pesawat Ekonomi Lebih Murah! PPN Ditanggung Pemerintah 60 Hari! — Gambar Istimewa : img.okezone.com

"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Minggu (26/4/2026).

Dasar hukum implementasi kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026. PMK ini secara eksplisit mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada rute domestik akan sepenuhnya Ditanggung Pemerintah (DTP).

Insentif PPN DTP ini tidak hanya meliputi tarif dasar tiket, tetapi juga biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Durasi kebijakan ini ditetapkan selama 60 hari kalender, terhitung mulai satu hari setelah tanggal pengundangan resmi PMK tersebut.

Lebih lanjut, Airlangga merinci dampak kebijakan ini, "Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari." Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia.