Rupiah Terjun Bebas: DPR Minta Pemerintah & BI Segera Bertindak!
wartakini.id – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam setelah menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS pada Mei 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran di berbagai kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, mendesak pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah konkret guna menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.
Menurut Marwan, pelemahan mata uang Garuda ini merupakan indikasi adanya tekanan ganda, baik dari faktor eksternal maupun dinamika domestik yang terjadi secara simultan. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dan belum dapat disamakan dengan krisis moneter yang melanda pada tahun 1998. Marwan menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional relatif jauh lebih kokoh.
"Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang aman, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terkendali, sistem perbankan nasional menunjukkan kesehatan yang baik, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan fleksibilitas penyesuaian alami terhadap guncangan global," demikian Marwan dalam keterangan resminya yang diterima wartakini.id pada Jumat (15/5/2026).
Meskipun demikian, Marwan Cik Asan mengingatkan bahwa pelemahan rupiah bukanlah persoalan yang bisa disepelekan. Volatilitas nilai tukar yang berlebihan berpotensi memicu inflasi impor, meningkatkan beban biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi investor, dan pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat serta menghambat iklim investasi di Tanah Air.
"Oleh karena itu, respons kebijakan yang diambil harus terukur, terkoordinasi antarlembaga, dan tidak hanya berorientasi pada solusi jangka pendek semata," tegas legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Dalam pandangannya, Bank Indonesia (BI) perlu melanjutkan strategi stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar offshore secara selektif. Namun, ia memberikan catatan penting agar intervensi tersebut dilakukan dengan perhitungan yang matang demi menghindari penggerusan cadangan devisa secara berlebihan. Selain itu, Marwan juga menggarisbawahi urgensi penguatan komunikasi kebijakan oleh Bank Indonesia. Komunikasi yang transparan dan efektif sangat krusial untuk menjaga ekspektasi pasar tetap positif dan mempertahankan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Tinggalkan komentar