wartakini.id – Pusat perbelanjaan megah Kota Kasablanka sempat menjadi sorotan publik setelah memasang pagar pembatas yang menjulang tinggi di area depannya. Namun, kontroversi tersebut mereda cepat setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun tangan, memerintahkan pembongkaran pagar yang kini telah lenyap dari pandangan. Keputusan pemasangan penghalang itu disebut sebagai inisiatif manajemen lokal, tanpa arahan dari pemegang saham maupun kantor pusat.
Baca Juga
Sosok di balik kemegahan Mal Kota Kasablanka adalah Alexander Tedja, seorang pengusaha ulung yang juga pendiri dan pemegang kendali utama Pakuwon Group. Mal yang akrab disebut Kokas ini dioperasikan di bawah naungan PT Pakuwon Jati Tbk PWON. Kokas sendiri mulai menyapa pengunjung pada 28 Juli 2012 dan diresmikan secara resmi pada 31 Agustus 2012, menjadikannya pusat perbelanjaan keenam milik Pakuwon Jati.
Alexander Tedja bukan nama asing di kancah bisnis Indonesia. Kekayaannya yang fantastis pernah mengantarkannya masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes pada tahun 2022. Kala itu, aset bersihnya mencapai USD955 juta atau setara dengan sekitar Rp171 triliun jika dikonversi dengan kurs Rp18000 per dolar AS.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan berkoordinasi dengan para pengelola mal untuk menertibkan pemasangan pagar tinggi di berbagai pusat perbelanjaan ibu kota, termasuk di Kokas. Menurutnya keberadaan pagar-pagar tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa Jakarta tidak aman. Pramono menekankan keinginannya agar Jakarta menjadi kota yang aman dan nyaman bagi semua pihak, termasuk para pelaku bisnis yang memiliki properti perkantoran hingga pusat perbelanjaan. Oleh karena itu ia mengimbau agar operator mal tidak perlu memasang pagar tinggi.
Pramono memastikan bahwa kondisi Jakarta saat ini aman dan nyaman. Ia juga menyatakan terus menjalin koordinasi erat dengan aparat penegak hukum di berbagai sektor untuk menjamin keamanan ibu kota. Dengan demikian ia meyakini bahwa Jakarta dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada alasan bagi pengelola mal untuk menciptakan kesan sebaliknya.
