wartakini.id – Rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi nasional memicu kekhawatiran serius. Alih-alih membawa efisiensi, skema ini justru dikhawatirkan membuka pintu bagi birokrasi berlebihan dan intervensi pemerintah yang kian dalam dalam tata kelola energi. Sebuah kajian mendalam sangat diperlukan agar penerapannya tetap memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) sekaligus Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development – Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi menyoroti karakteristik unik sektor energi. Sebagai sektor yang sarat modal dan teknologi tinggi, energi menuntut kepastian investasi, efisiensi operasional, transparansi mutlak, tata kelola yang efektif, serta profesionalisme tingkat tinggi. Jika terlalu banyak fungsi komersial dimasukkan ke dalam kerangka BLU, ada risiko besar pengambilan keputusan menjadi lebih lamban dan kurang responsif terhadap dinamika pasar yang cepat berubah. Kondisi ini berpotensi menghambat profesionalisme dan keberlanjutan tata kelola energi.
Ali Ahmudi memperingatkan bahwa BLU tidak boleh menjadi sekadar lapisan birokrasi baru yang justru memperumit dan menurunkan efisiensi pengelolaan energi. Ia menegaskan bahwa sektor energi membutuhkan entitas yang lincah, profesional, dan memiliki akuntabilitas yang jelas, bukan struktur tambahan yang berpotensi memperpanjang rantai pengambilan keputusan.
Lebih lanjut Ali menjelaskan, keluwesan pengelolaan finansial BLU tidak otomatis menjamin lahirnya efisiensi. Tanpa desain kelembagaan dan pengawasan yang kokoh, BLU justru bisa menjadi alat untuk memperluas campur tangan pemerintah dalam aktivitas bisnis energi. Padahal, seharusnya aktivitas tersebut dapat dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip-prinsip keekonomian yang sehat.
