wartakini.id – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan langkah strategis dengan merombak aturan mengenai penempatan pusat data atau data center di Indonesia. Kebijakan terbaru ini akan mewajibkan seluruh fasilitas penyimpanan data digital tersebut untuk beroperasi di dalam kawasan industri guna memastikan stabilitas infrastruktur pendukung.
Baca Juga
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) ini menjadi langkah krusial untuk menjaga kelancaran operasional industri sekaligus mendongkrak kontribusi sektor teknologi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, integrasi pusat data ke dalam kawasan industri akan menciptakan ekosistem yang lebih teratur dan efisien.
Langkah ini dipandang sebagai peluang emas mengingat nilai investasi yang sangat fantastis. Faisol menyebutkan bahwa setiap satu unit pusat data memiliki potensi dampak ekonomi yang luar biasa. Bahkan, peningkatan kontribusi sebesar satu persen saja dapat memicu lonjakan nilai investasi hingga sepuluh persen terhadap perekonomian nasional.
Selain memperkuat struktur ekonomi, kehadiran pusat data yang terpusat di kawasan industri diharapkan mampu memicu pertumbuhan industri semikonduktor dan memperkokoh rantai pasok teknologi di tanah air. Hal ini menjadi momentum penting bagi Indonesia di tengah ketegangan perdagangan global antara Amerika Serikat dan China yang memicu relokasi industri berbasis teknologi ke berbagai negara.
Namun, di balik potensi keuntungan ekonomi yang masif, pemerintah juga harus menghadapi tantangan besar terkait kebutuhan sumber daya. Pengoperasian fasilitas raksasa ini dipastikan akan menyedot pasokan listrik dan air dalam skala yang sangat besar, sehingga ketersediaan infrastruktur dasar tersebut kini menjadi sorotan utama dalam implementasi aturan baru ini.
