wartakini.id – Arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran kini tengah menjadi sorotan tajam. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan catatan kritis sekaligus harapan besar terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir selama dua tahun ke depan.
Baca Juga
Meski sejumlah program ambisius telah dicanangkan, KNTI menegaskan bahwa angka anggaran yang fantastis dan pembangunan infrastruktur fisik bukanlah jaminan kesejahteraan. Keberhasilan sejati justru terletak pada seberapa tepat sasaran program tersebut menyentuh kehidupan nelayan kecil di lapangan. Tanpa pengawasan ketat dan keterlibatan langsung masyarakat pesisir, kebijakan tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi catatan administratif belaka.
Dani Setiawan selaku Ketua Umum KNTI menekankan pentingnya dukungan pendanaan negara yang fokus pada penguatan ekosistem usaha perikanan nasional. Menurutnya, suntikan dana harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan perencanaan yang matang agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nelayan.
Salah satu program yang kini dipandang sebagai secercah harapan bagi masyarakat pesisir adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Selain itu, inisiatif seperti swasembada garam, modernisasi armada kapal, hingga pengembangan budi daya ikan tematik juga menjadi poin krusial yang akan menentukan masa depan sektor ini.
KNTI mendorong adanya kolaborasi yang lebih solid antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para pelaku usaha di laut. Pemerintah diingatkan agar tidak hanya mengejar target produksi atau pembangunan fasilitas, tetapi juga harus mampu memberikan solusi nyata atas persoalan klasik yang selama ini menghimpit kehidupan nelayan tradisional.
