Wartakini.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun ini, sebuah lonjakan signifikan dari target awal 220.000 unit. Kenaikan target ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk merealisasikan ambisi besar ini, Kementerian PKP berharap mendapat dukungan penuh dari asosiasi pengembang dan DPR.
Related Post
Alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, yang mencapai 220.000 unit, telah dibagi berdasarkan profesi. Sebanyak 164.260 unit dialokasikan untuk profesi tertentu, sementara sisanya dapat diakses oleh masyarakat umum yang memenuhi syarat.
Beberapa profesi yang menjadi prioritas penerima FLPP 2025 antara lain guru (20.000 unit), tenaga migran (20.000 unit), perawat (15.000 unit), bidan (10.000 unit), tenaga kesehatan masyarakat (5.000 unit), POLRI (14.500 unit), dan TNI AD (5.760 unit). Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan rumah subsidi untuk wartawan (1.000 unit), buruh (20.000 unit), serta pegawai dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemendagri, Kemenkeu, BPS, Kemenparekraf, dan BKKBN. Petani, nelayan, pengemudi ojek online (Gojek dan Grab), dan asisten rumah tangga (ART) juga mendapatkan kuota masing-masing 1.000-20.000 unit.
Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Endang Kawidjaja, memberikan apresiasi atas kebijakan ini dan menyatakan kesiapan para pengembang untuk berkolaborasi dengan Kementerian PKP dalam merealisasikan target tersebut. "Apresiasi yang luar biasa kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam memperjuangkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat pemberian skema subsidi perumahan. Ini tantangan bagi kami untuk berkolaborasi dengan Kementerian PKP," tegas Endang, Rabu (7/5/2025). Ia optimistis target pembangunan rumah subsidi dapat tercapai dengan kerja sama yang solid antara pemerintah dan pengembang.
Tinggalkan komentar