wartakini.id – Sosok Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menjadi pusat perhatian publik menyusul terungkapnya data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Data yang diakses wartakini.id tersebut menunjukkan total kekayaan fantastis mencapai Rp166,5 miliar, namun diiringi dengan beban utang yang tidak kalah besar, yakni Rp112 miliar. Rudy Mas’ud sendiri telah resmi menjabat sebagai Gubernur Kaltim untuk periode 2025-2030, setelah dilantik pada 20 Februari 2025.
Related Post
Sorotan terhadap Rudy Mas’ud bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, ia telah menuai kritik tajam terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Kontroversi semakin memuncak ketika rencana anggaran renovasi rumah dinasnya mencuat ke publik dengan angka fantastis Rp25 miliar. Kebijakan ini sontak memicu gelombang kemarahan dari masyarakat, yang merasa anggaran tersebut tidak proporsional di tengah kebutuhan daerah lainnya.
Puncak kekesalan publik terwujud dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang berakhir ricuh di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, pada Selasa (21/4) lalu. Kericuhan pecah setelah aparat kepolisian berupaya membubarkan massa, yang kemudian membalas dengan lemparan batu dan botol, menciptakan situasi yang memanas.
Aksi demonstrasi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, komunitas atlet disabilitas, hingga berbagai organisasi masyarakat. Mereka bergerak dari Gedung DPRD menuju Kantor Gubernur, membawa spanduk dan poster berisi kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai belum transparan.
Dalam orasi-orasinya, para demonstran menyoroti minimnya transparansi dalam kebijakan pemerintah provinsi. Mereka juga secara lantang menyuarakan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang disinyalir terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Tiga tuntutan utama yang disampaikan massa adalah audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, pemberantasan tuntas KKN, serta desakan agar DPRD Kaltim mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif.
Pasca-aksi yang berlangsung sejak siang hingga petang itu, Gubernur Rudy Mas’ud terlihat meninggalkan kantornya dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Ia bergegas menuju rumah jabatannya bersama sejumlah pejabat lainnya. Meskipun awak media berulang kali mencoba meminta tanggapan terkait demonstrasi yang baru saja terjadi, Rudy Mas’ud memilih bungkam, terus berjalan tanpa memberikan respons sedikit pun. Sikap ini semakin menambah tanda tanya publik mengenai transparansi dan akuntabilitas kepemimpinannya.
Tinggalkan komentar