wartakini.id – Pemerintah Inggris kini tengah merancang langkah strategis untuk membendung gelombang serbuan kendaraan listrik EV asal Tiongkok. Kekhawatiran akan praktik subsidi yang menekan harga produk Tiongkok memicu London mempertimbangkan pengenaan tarif impor tinggi. Kebijakan ini juga menjadi manuver krusial demi mengamankan posisi industri otomotif Inggris di tengah ketatnya regulasi rantai pasok Eropa.
Baca Juga
Situasi ini menempatkan sektor otomotif Inggris di persimpangan jalan menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, ekspansi agresif produsen EV Tiongkok dengan harga bersaing menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan bisnis lokal. Di sisi lain, Inggris harus berhati-hati agar tidak terperangkap dalam jerat aturan "Made in Europe" yang digagas Uni Eropa. Regulasi ini bertujuan mengurangi ketergantungan benua biru pada komponen impor, terutama dari Tiongkok, dengan memprioritaskan produk buatan Eropa.
Menteri Bisnis Inovasi Sains dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds disebut-sebut sedang menggodok kebijakan ini. Sebuah laporan mengindikasikan bahwa kabinet Inggris bersiap menyelaraskan pungutan pajak hingga 45 persen, meniru langkah serupa yang telah diterapkan Uni Eropa terhadap mobil listrik Tiongkok. Langkah ini bukan sekadar respons terhadap praktik "dumping" yang dikhawatirkan, melainkan juga antisipasi terhadap potensi sanksi tidak langsung dari Brussels.
Posisi Inggris pasca-Brexit masih rentan terhadap fluktuasi kebijakan Uni Eropa. Tanpa penyelarasan tarif, produsen suku cadang Inggris yang memasok ke rantai manufaktur Eropa berisiko kehilangan akses pasar. Mereka bisa dianggap melanggar aturan "Made in Europe" jika tidak memenuhi standar proteksionisme yang berlaku. Ketergantungan ekspor ke negara-negara blok Uni Eropa menjadikan pasar otomotif Inggris belum sepenuhnya mandiri, sehingga memaksa pemerintah untuk bertindak defensif.
Meski demikian pemerintah Inggris belum memfinalisasi aturan ini. Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengonfirmasi detail tarif spesifik namun menegaskan adanya langkah-langkah pengamanan pasar yang akan diambil demi melindungi industri dan kepentingan nasional.
