Wartakini.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempersiapkan regulasi baru yang memungkinkan rumah susun (rusun) di perkotaan mendapatkan fasilitas KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengakui bahwa saat ini mekanisme FLPP untuk rusun sudah ada, namun belum banyak dimanfaatkan. "Kita sedang menyempurnakan regulasi ini. Nantinya, kita akan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan," ujarnya dalam keterangan pers yang dikutip Wartakini.id, Senin (16/6/2025).
Related Post
Kebijakan ini menjadi sorotan mengingat tren hunian vertikal di perkotaan yang semakin meningkat. Kementerian PKP menyadari tantangan yang ada, terutama terkait harga rusun di perkotaan. "Mungkin harga per meter persegi perlu disesuaikan, atau aturannya perlu berbeda dengan rumah tapak. Ini sedang kita kerjakan," tambah Sri Haryati. Meskipun belum diumumkan secara resmi berapa harga rusun subsidi yang akan ditawarkan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak di pusat kota. Pemerintah tengah berupaya agar program FLPP untuk rusun dapat berjalan efektif dan memberikan solusi atas permasalahan perumahan di perkotaan.
Tinggalkan komentar