wartakini.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kini turun tangan dengan gebrakan inovatif: menyarankan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mengendus praktik saham gorengan. Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah dan otoritas terkait mereformasi pasar modal Indonesia, dengan fokus utama pada perlindungan investor dan stabilitas pasar.
Luhut mengimbau investor, khususnya domestik, untuk tetap tenang dan tidak mudah terbawa sentimen jangka pendek. Ia menegaskan, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan otoritas terkait lainnya kini memperketat pengawasan perdagangan. Ini termasuk pemantauan transaksi tidak wajar, penegakan aturan terhadap manipulasi pasar, serta penguatan komunikasi yang lebih cepat dan transparan. "Perlindungan investor dan stabilitas pasar menjadi prioritas utama," ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/2/2026), seperti dikutip wartakini.id.
Momentum evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang diikuti koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi titik tolak bagi reformasi pasar modal. Luhut melihat ini sebagai peluang emas untuk menciptakan pasar yang lebih sehat, transparan, adil, dan berdaya saing. Secara khusus, ide penggunaan AI untuk mendeteksi ‘saham gorengan’ menjadi sorotan. Teknologi ini diharapkan mampu menganalisis pola transaksi yang mencurigakan, volume perdagangan yang tidak wajar, hingga pergerakan harga yang anomali secara real-time, jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Dengan demikian, praktik manipulasi pasar dapat diidentifikasi dan ditindak lebih dini, memberikan perlindungan ekstra bagi investor.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) secara penuh mendukung enam langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh pemerintah, OJK, dan BEI. Dua di antaranya adalah langkah krusial yang diharapkan membawa dampak signifikan. Pertama, pemerintah akan merevisi dan memperkuat ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten-emiten utama. Ini akan dilengkapi dengan mekanisme verifikasi yang ketat dan sanksi tegas bagi pelanggar. Menurut Luhut, transparansi UBO sangat vital agar investor mengetahui pemilik manfaat akhir, mencegah praktik tidak sehat, dan memperkuat kepercayaan terhadap integritas pasar.
Langkah kedua adalah mendorong peningkatan ambang batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki likuiditas pasar dan kualitas price discovery, terutama bagi emiten dengan kapitalisasi besar. Dengan serangkaian reformasi ini, termasuk potensi pemanfaatan teknologi mutakhir seperti AI, pasar modal Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan menjadi pilar ekonomi yang kokoh bagi bangsa.
Tinggalkan komentar