wartakini.id – Dunia maya tengah diramaikan perdebatan sengit seputar pangan olahan. Berbagai unggahan di media sosial tak henti mengupas tuntas komposisi, aditif, hingga potensi dampak makanan ultra-proses bagi kesehatan. Meskipun beberapa konten berhasil menumbuhkan kesadaran, tak jarang pula informasi yang beredar justru menyederhanakan masalah, menciptakan persepsi keliru bahwa setiap produk olahan industri otomatis berbahaya.
Baca Juga
Contoh paling mutakhir adalah viralnya klaim bahaya konsumsi sosis yang beredar luas. Tanpa konteks yang memadai, informasi semacam ini berpotensi besar menyesatkan publik. Padahal, sektor industri makanan olahan memiliki pangsa pasar raksasa dengan rekam jejak panjang dan kredibilitas teruji. Para pakar pangan menyoroti bahwa seringkali informasi mengenai suatu bahan disajikan tanpa menjelaskan takaran penggunaan, tingkat paparan, pola konsumsi, atau latar belakang penelitian. Istilah seperti bahan kimia pengawet perisa dan pangan ultra-proses akhirnya kerap diposisikan sebagai penanda bahaya mutlak. Padahal keamanan dan kualitas pangan tidak bisa dinilai hanya dari nama bahan atau panjangnya daftar komposisi.
Giyatmi Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia PATPI periode 2022-2026 menegaskan bahwa diskusi seputar pangan harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah yang kokoh. Menurutnya ilmu pengetahuan wajib menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pangan nasional. Perdebatan mengenai pangan tidak boleh hanya didasarkan pada persepsi atau tren global semata. Indonesia membutuhkan kebijakan pangan yang dibangun di atas bukti ilmiah agar mampu menjawab tantangan gizi keamanan pangan ketahanan pangan sekaligus mendorong inovasi industri pangan nasional. Teknologi pangan bukan masalah melainkan bagian dari solusi ujarnya.
Giyatmi menambahkan pembahasan mengenai pangan tidak seharusnya berhenti pada pertentangan antara produk alami dan hasil pengolahan. Penilaian perlu mempertimbangkan keamanan mutu kandungan gizi manfaat serta pola konsumsi secara menyeluruh. Sains harus menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat tegasnya.
