wartakini.id – Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 yang digodok pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies Celios Nailul Huda memperingatkan bahwa proyeksi anggaran mendatang terlalu optimistis, terutama terkait target penerimaan pajak yang dinilai mengabaikan realitas perlambatan ekonomi domestik saat ini.
Baca Juga
Huda menggarisbawahi bahwa arah kebijakan fiskal tahun depan masih dibayangi ketidakseimbangan alokasi belanja antara pusat dan daerah. Lebih lanjut, pemerintah dianggap menetapkan laju pendapatan perpajakan nasional tanpa mengantisipasi potensi tersendatnya setoran kas negara akibat siklus pengembalian pajak di masa transisi.
"Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun dengan pertumbuhan 10,5 persen. Angka ini saya rasa sangat ambisius, mengingat tahun ini saja terjadi defisit sehingga target tahun depan kemungkinan besar tidak akan tercapai kembali," jelas Huda.
Selain persoalan defisit tahun berjalan, Celios juga mengingatkan adanya ancaman pengikisan kas negara akibat pembayaran kelebihan bayar pajak atau restitusi di masa peralihan tahun anggaran. Situasi ini berpotensi memotong realisasi pendapatan negara secara signifikan.
Faktor lain yang turut memicu kelesuan pendapatan negara non-pajak adalah penurunan performa ekspor sumber daya alam. Kondisi ini merupakan konsekuensi langsung dari pembentukan instrumen regulasi kepabeanan yang baru, yang berdampak pada kinerja komoditas sektor industri hulu.
