wartakini.id – Anggaran fantastis senilai Rp8,5 miliar untuk pengadaan satu unit mobil dinas Range Rover bagi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sontak memantik gelombang kritik dan pertanyaan publik. Alokasi dana sebesar itu dinilai jauh dari prinsip efisiensi, mengingat secara matematis, jumlah tersebut cukup untuk membiayai pengadaan belasan unit kendaraan operasional yang lebih fungsional dan relevan dengan kebutuhan lapangan para pejabat daerah.
Keputusan ini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, memunculkan ironi yang menampar akal sehat masyarakat. Perbandingan sederhana antara satu unit mobil super mewah dengan potensi pengadaan armada fungsional menunjukkan adanya dugaan pemborosan yang signifikan.
Dalam konteks mobilitas pejabat di daerah, terutama dengan kondisi infrastruktur jalan yang bervariasi, kendaraan jenis Sport Utility Vehicle (SUV) tangguh seperti Toyota Fortuner atau kendaraan hybrid hemat bahan bakar sekelas Toyota Kijang Innova Zenix kerap menjadi pilihan yang paling logis dan diandalkan. Kendaraan-kendaraan ini dikenal dengan durabilitasnya serta efisiensinya dalam operasional sehari-hari.
Analisis perbandingan anggaran ini mengungkap fakta yang mencengangkan. Jika pemerintah daerah memilih untuk mengalokasikan dana Rp8,5 miliar tersebut secara lebih bijak, mereka sebenarnya bisa mendapatkan 10 unit Toyota Fortuner baru. Dengan asumsi harga per unit Fortuner saat ini berada di kisaran Rp790 juta, total pengeluaran untuk 10 unit hanya akan mencapai Rp7,9 miliar.
Yang lebih mengejutkan, dari pembelian 10 unit armada tangguh tersebut, kas daerah masih akan menyisakan dana kembalian yang tidak sedikit, yakni sebesar Rp600 juta. Dana sisa ini tentu bisa dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak bagi kesejahteraan rakyat.
Skenario lain yang tak kalah menarik adalah potensi pengadaan kendaraan hybrid. Dengan anggaran yang sama, pemerintah bisa memborong hingga 13 unit Toyota Innova Zenix, yang dikenal sebagai kendaraan operasional hybrid termewah dari keluarga Kijang. Pilihan ini tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sejalan dengan tren keberlanjutan.
Perdebatan seputar pengadaan Range Rover ini bukan hanya tentang angka, melainkan juga tentang prioritas dan etika fiskal. Masyarakat berharap agar setiap rupiah anggaran yang berasal dari pajak rakyat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan publik, bukan untuk simbol kemewahan yang berlebihan di tengah keterbatasan. Keputusan ini secara tidak langsung mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Tinggalkan komentar