wartakini.id – Pemerintah Vietnam tengah menjadi sorotan setelah berencana melarang peredaran sepeda motor berbahan bakar bensin di Hanoi mulai tahun 2026. Kebijakan ini menuai protes keras dari Pemerintah Jepang dan para produsen otomotif, terutama Honda, yang memiliki pangsa pasar dominan di negara tersebut.
Related Post
Rencana pelarangan ini tertuang dalam arahan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. Namun, langkah ini dianggap mengancam stabilitas pasar otomotif Vietnam yang bernilai fantastis, mencapai USD 4,6 miliar atau setara dengan Rp76,2 triliun.
Pasar sepeda motor di Vietnam memang sangat besar, dengan tingkat kepemilikan yang luar biasa tinggi. Hampir 80% dari total populasi memiliki sepeda motor. Honda sendiri menguasai 80% pangsa pasar, dengan penjualan mencapai 2,6 juta unit pada tahun lalu.
Kekhawatiran utama dari para pelaku industri adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika kebijakan ini benar-benar diterapkan. Peralihan ke kendaraan listrik membutuhkan investasi besar dan perubahan signifikan dalam rantai pasokan, yang dapat berdampak pada lapangan kerja. Pemerintah Jepang dan para produsen otomotif berharap Vietnam mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah polusi udara tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan lapangan kerja.
Tinggalkan komentar