TERKUAK! Dedieselisasi Jadi Kunci RI Capai PLTS 100 GW, Ini Strateginya!
Baca Juga
Wartakini.id, Jakarta – Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) di Indonesia tidak hanya bergantung pada besarnya target, melainkan juga pada fondasi implementasi yang kokoh. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti bahwa keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun kerangka kerja yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi, dengan program dedieselisasi sebagai salah satu pintu masuk paling strategis.
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, menjelaskan bahwa pada periode awal atau fase take-off, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins. Langkah ini krusial untuk segera mengurangi konsumsi minyak diesel, menarik investasi, memperluas akses listrik bersih bagi masyarakat, serta menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia mampu mewujudkan program energi terbarukan yang ambisius ini.
IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang harus menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi pengembangan PLTS atap yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, inovasi model pengelolaan PLTS di tingkat desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Ketiga agenda ini sangat penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar target kapasitas, tetapi merupakan strategi nyata untuk transformasi sistem energi nasional," tegas Fabby di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Menurut Fabby, program dedieselisasi menjadi salah satu langkah paling strategis untuk mempercepat realisasi PLTS 100 GW. Indonesia saat ini masih mengoperasikan ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan yang sulit dijangkau. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PT PLN (Persero) menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD hingga 80 persen pada tahun 2030. Target ini mencakup sekitar 3.996 generator diesel yang tersebar di 1.234 lokasi terpencil.
Namun, upaya pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal. Proses lelang pada tahun 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada tahun 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif. Bahkan, Keputusan Menteri ESDM yang seharusnya menjadi turunan dari Permen ESDM Nomor 19/2025, yang mengatur harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS, belum juga diterbitkan hingga saat ini.
"Pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi para pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan," pungkas Fabby, menekankan urgensi reformasi dalam proses ini demi memastikan program PLTS 100 GW dapat terealisasi secara efektif dan berkelanjutan.
