Wartakini.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti isu krusial yang mengancam produksi beras nasional: alih fungsi lahan pertanian. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengungkapkan keprihatinannya terkait konversi lahan yang terjadi setiap tahunnya. "Segala upaya peningkatan produktivitas, termasuk cetak sawah baru di Papua, akan sia-sia jika konversi lahan di Jawa tak terkendali," tegas Dahuri dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025). Pernyataan ini menjadi sorotan tajam terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Related Post
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) memberikan tanggapan berbeda. Ia membantah angka konversi lahan mencapai 100 ribu hektare per tahun, seperti yang selama ini beredar. Amran Sulaiman mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka jauh lebih rendah. "Data BPS menunjukkan dalam lima tahun terakhir, konversi lahan mencapai 79 ribu hektare lebih. Artinya, rata-rata hanya sekitar 15 ribu hektare per tahun, bukan 100 ribu hektare seperti yang selama ini diklaim," jelas Amran. Perbedaan data ini pun memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan akurasi data terkait konversi lahan pertanian di Indonesia. Perdebatan ini pun menyoroti perlunya pengawasan ketat dan langkah konkret untuk mencegah hilangnya lahan pertanian produktif demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Tinggalkan komentar