Wartakini.id, Jakarta – Praktik curang pengoplosan beras bersubsidi Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) kembali mencuat, kali ini di Kota Pekanbaru, Riau. Direktorat Reskrimsus Polda Riau berhasil mengungkap sindikat yang mencampurkan beras SPHP dengan beras berkualitas rendah, membuat masyarakat harus membayar lebih mahal untuk kualitas yang tidak sesuai.
Related Post
Kasus ini sontak menuai reaksi keras dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Ia menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik kecurangan pangan. Menurutnya, tindakan pengoplosan ini telah menciderai program SPHP yang bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
"Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat," ujar Mentan, Minggu (27/7/2025). Ia menambahkan bahwa program SPHP didukung oleh subsidi dari uang rakyat, sehingga kecurangan ini sangat merugikan masyarakat.
Mentan juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memperketat pengawasan distribusi beras SPHP di seluruh Indonesia, melibatkan Satgas Pangan dan kepolisian daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan beras subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, Kementan juga menemukan adanya 212 merek beras bermasalah di 10 provinsi, yang merugikan masyarakat hingga Rp99,35 triliun per tahun. Mentan menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak tegas para pelaku kecurangan pangan.
Berdasarkan informasi awal, modus operandi pelaku adalah mengemas ulang beras berkualitas rendah ke dalam karung beras SPHP. Akibatnya, warga terpaksa membeli beras dengan harga SPHP, padahal kualitasnya jauh di bawah standar. Diduga warga membayar Rp9.000 lebih mahal per kilogramnya. Kasus ini masih dalam pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Tinggalkan komentar