Wartakini.id, Jakarta – Sorotan tajam kembali mengarah pada akurasi data manifest penumpang kapal ferry di Indonesia. Rentetan insiden kapal tenggelam yang berujung pada kesulitan identifikasi korban memicu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk mengambil langkah cepat.
Related Post
Menyikapi permasalahan ini, Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan sistem reservasi online Ferizy dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir ketidaksesuaian data penumpang yang selama ini menjadi kendala.
Meskipun demikian, Heru menegaskan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, validasi manifest dan pengawasan di lapangan tetap menjadi tanggung jawab regulator, yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). ASDP, kata Heru, akan mendukung penuh pengawasan tersebut dan berkomitmen meningkatkan akurasi serta transparansi data.
ASDP Rangkul KPK Perangi Korupsi
Selain berbenah soal data penumpang, ASDP juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas. Hal ini ditandai dengan pertemuan antara jajaran Direksi ASDP dan tim dari Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menekankan bahwa sinergi antara KPK dan BUMN menjadi prioritas KPK dalam periode 2024-2029. KPK mendorong BUMN untuk mengenali celah-celah dalam sistem yang rawan disalahgunakan dan melakukan koreksi menyeluruh.
Dalam diskusi tersebut, KPK menyoroti beberapa area perbaikan di ASDP, termasuk penguatan sistem pengadaan kapal, peningkatan tata kelola manajemen kapal berbasis digital, dan integrasi data manifest penumpang yang lebih andal. KPK berharap langkah ini dapat mewujudkan sistem yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi di tubuh ASDP.
Tinggalkan komentar