wartakini.id – Gelombang kenaikan harga barang tak terhindarkan. Para pelaku usaha di Indonesia mulai menyesuaikan banderol jual produk mereka menyusul anjloknya nilai tukar Rupiah yang kini menyentuh level Rp17.600 per dolar AS. Tekanan ini diperparah oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah, demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa.
Related Post
Erwin Aksa menjelaskan, dua faktor tekanan tersebut secara signifikan membebani biaya produksi, arus kas (cash flow), hingga margin keuntungan perusahaan. Kondisi ini paling terasa bagi sektor industri yang sangat bergantung pada impor, baik itu bahan baku, komponen, mesin, maupun kewajiban pembayaran dalam mata uang dolar AS.
"Dalam kondisi seperti ini, sebagian pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap untuk menjaga keberlangsungan usaha," ujar Erwin saat dihubungi wartakini.id di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Namun, ruang gerak untuk menaikkan harga tidaklah luas. Erwin menyebutkan bahwa pengusaha juga menimbang aspek daya beli masyarakat yang saat ini juga mengalami tekanan. Artinya, ada dilema antara menjaga profitabilitas dan tidak membebani konsumen secara berlebihan.
Beberapa sektor yang paling terpukul akibat kombinasi pelemahan Rupiah dan ketegangan geopolitik meliputi manufaktur, makanan dan minuman, farmasi, tekstil, elektronik, otomotif, serta berbagai industri lain yang rantai pasoknya masih mengandalkan impor.
"Ruang untuk menaikkan harga juga tidak besar karena daya beli masyarakat masih menjadi perhatian. Karena itu banyak perusahaan saat ini lebih fokus melakukan efisiensi operasional, menekan biaya non-prioritas, melakukan hedging, serta meningkatkan penggunaan bahan baku lokal untuk mengurangi tekanan kurs," lanjut Erwin.
Erwin Aksa menegaskan, dukungan pemerintah menjadi krusial untuk melindungi dunia usaha dan menjamin penciptaan lapangan kerja tetap berjalan. Ketika dua tekanan besar menghantam sekaligus, dampak terdekat yang diambil pengusaha adalah menunda rencana ekspansi, yang pada gilirannya akan memperlambat penciptaan lapangan kerja baru.
"Dunia usaha sangat membutuhkan stabilitas nilai tukar, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, insentif yang mendorong industri ekspor dan padat karya, biaya energi dan logistik yang kompetitif, serta akses pembiayaan yang tetap terjangkau," pungkasnya, menyerukan intervensi pemerintah yang lebih proaktif. Tanpa intervensi dan dukungan yang tepat, badai ekonomi ini dikhawatirkan akan semakin menekan sektor riil.
Tinggalkan komentar