Wartakini.id – Nasib insentif mobil listrik di tahun 2025 masih menjadi tanda tanya besar bagi pelaku industri otomotif. Aturan yang akan berakhir akhir tahun ini membuat Hyundai Motors Indonesia (HMID) mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian. CEO HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menyatakan pentingnya kepastian ini untuk memperluas pasar mobil listrik di Indonesia.
Related Post
"Yang paling penting adalah kepastian insentif PPN untuk mobil listrik. Idealnya, aturan ini sudah jelas di bulan Januari 2025," tegas Fransiscus dalam sebuah wawancara di Jakarta baru-baru ini. Ia khawatir, penundaan pengumuman kebijakan ini akan kembali membuat penjualan mobil listrik terhambat, seperti yang terjadi tahun ini dimana aturan baru terbit pada bulan Februari. "Ini akan menjadi ‘polisi tidur’ bagi penjualan mobil listrik," tambahnya.
Meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen diprediksi akan terjadi, Fransiscus optimis hal tersebut masih bisa diatasi oleh produsen dengan menahan kenaikan harga jual. Strategi ini bertujuan untuk menjaga volume penjualan dan pasar tetap stabil. "Kami masih bisa menyiasati kenaikan PPN dengan menahan kenaikan harga. Prioritas kami adalah menjaga volume dan pasar," jelasnya.
Namun, Fransiscus menekankan pentingnya insentif tambahan dari pemerintah jika PPN 12 persen benar-benar diterapkan tahun depan. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan agar industri otomotif tidak terbebani. "Saya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan insentif tambahan yang bisa meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan," tutupnya. Kejelasan kebijakan ini sangat krusial bagi perencanaan bisnis HMID dan industri otomotif nasional di tahun mendatang.
Tinggalkan komentar