wartakini.id – Sebuah temuan mengejutkan dari Kementerian Sosial Kemensos menguak indikasi serius ketergantungan bantuan sosial yang berkepanjangan di kalangan masyarakat Indonesia. Data internal menunjukkan sekitar 45 juta jiwa telah menerima bansos selama lebih dari lima tahun bahkan 36460 di antaranya tercatat sebagai penerima selama lebih dari 18 tahun. Gejala ini memunculkan kekhawatiran akan demotivasi dan menghambat pemerataan bantuan.
Baca Juga
Andi Kurniawan Tenaga Ahli Kemensos menyoroti bahwa durasi penerimaan yang ekstrem ini berpotensi merampas kesempatan kelompok rentan lainnya. Lansia penyandang disabilitas dan masyarakat terlantar yang seharusnya menjadi prioritas justru kesulitan mengakses bantuan lantaran keterbatasan kuota dalam daftar penerima. "Nilai eksklusi memang sangat tinggi" tegas Andi dalam sebuah diskusi mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan.
Menanggapi persoalan krusial ini pemerintah bergerak cepat melalui konsolidasi data pokok. Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN yang diamanatkan Instruksi Presiden Inpres Nomor 4 Tahun 2025 pemerintah bertekad memverifikasi ulang kelayakan setiap penerima. Tujuannya jelas untuk menata kembali distribusi bansos agar benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Sebelum DTSEN diterapkan sistem penyaluran bansos masih mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS yang pencatatannya tersebar di berbagai kelompok desil. Ironisnya pada kuartal I-2025 program seperti Program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako justru ditemukan menjangkau kelompok desil atas. Bahkan sekitar 64000 penerima tercatat berada di desil 10 yang notabene adalah kelompok masyarakat yang relatif mampu.
Idealnya bantuan sosial harus diprioritaskan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yakni desil 1 hingga desil 4. "Secara logis mereka yang paling membutuhkan yaitu desil 1 2 3 4 harus menjadi penerima utama bansos" pungkas Andi menegaskan pentingnya akurasi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.
