Wartakini.id, JAKARTA – Pemerintah didesak untuk lebih proaktif mendukung penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pasalnya, keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dinilai tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat setiap tahunnya.
Related Post
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya ada sekitar 3,5 juta orang yang membutuhkan pekerjaan baru. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya dukungan pemerintah terhadap peluang kerja di luar negeri.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan kurang mendukung penempatan TKI. "Banyak peluang di luar negeri, tapi yang sangat kita sayangkan, pemerintah tidak mendukung. Katanya ya, nasionalisme hilang dan segala macam," ujarnya kepada wartakini.id, Senin (28/7/2025).
Tadjuddin mencontohkan Jepang sebagai negara yang sangat terbuka terhadap tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh populasi Jepang yang didominasi oleh lansia. Bahkan, pemerintah Jepang menawarkan insentif bagi warga asing yang bersedia tinggal dan bekerja di daerah pedesaan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memfasilitasi proses penempatan TKI secara legal dan aman. Hal ini justru akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia melalui remitansi atau pengiriman uang dari para pekerja migran. Peluang kerja di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia semakin terbuka lebar seiring dengan perubahan demografi global.
"Pemerintah ini kebijakannya kadang aneh, tidak menentu. Kalau memang tidak ada (pekerjaan) di dalam negeri, mereka ke luar negeri apa salah sih. Kalau mereka di sini (Indonesia) tidak ada pekerjaan, pergi keluar negeri dibantu lah," tegas Tadjuddin.
Tinggalkan komentar