wartakini.id – Kemacetan parah yang kerap melanda akses menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur telah memicu kerugian ekonomi serius bagi wilayah Jawa dan Bali. Situasi pelik ini menuntut sinergi kuat integrasi sistem dan kekompakan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi tuntas.
Baca Juga
Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno kemacetan di Ketapang bukanlah persoalan tunggal yang bisa diselesaikan satu pihak. Lintasan penyeberangan ini melibatkan banyak aktor mulai dari regulator pengelola pelabuhan operator kapal Kepolisian Pemerintah Daerah hingga para pengguna jasa. Masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang tak bisa dipisahkan.
Secara teknis Djoko menjelaskan bahwa akar masalah terletak pada optimalisasi jaringan dan titik simpul yang belum maksimal. Untuk mengatasinya diperlukan kerja sama lintas sektor yang solid. Jika semua pihak bergerak serempak ia optimis persoalan kemacetan ini dapat segera teratasi.
Salah satu penyebab utama antrean panjang adalah belum memadainya area penampungan sementara atau buffer zone bagi truk angkutan barang sebelum memasuki area pelabuhan. Akibatnya kendaraan logistik menumpuk di jalan raya sekitar pelabuhan. Dampaknya bukan hanya melumpuhkan jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tetapi juga menciptakan antrean ekor yang panjang hingga ke jalan nasional Jalur Pantura Situbondo-Banyuwangi.
Oleh karena itu rekayasa lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang harus dilakukan sejak dari hulu. Jangan sampai kendaraan menumpuk di depan pelabuhan baru diatasi. Diperlukan strategi komprehensif seperti area penampungan khusus pengaturan kendaraan logistik serta sistem antisipasi dini saat volume kendaraan mulai meningkat.
Lebih lanjut jalur Ketapang-Gilimanuk merupakan urat nadi distribusi bahan pokok dan kebutuhan industri vital menuju Bali dan Nusa Tenggara. Dominasi kendaraan logistik berukuran raksasa membutuhkan waktu penanganan yang lebih lama saat bongkar muat. Hal ini tentu mengokupasi ruang dermaga dan jalan yang vital secara signifikan.
Penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading ODOL menjadi krusial sebelum kendaraan masuk pelabuhan. Pengendalian ODOL merupakan tanggung jawab bersama antarinstansi. Jangan sampai masalah yang tak terselesaikan di jalan raya justru menumpuk di gerbang pelabuhan dan memperparah kondisi.
Djoko menegaskan pembagian peran dan tanggung jawab harus jelas. Regulator bertugas mengatur dan mengawasi Kepolisian menjaga kelancaran lalu lintas dan keamanan Pemerintah Daerah mendukung pengaturan wilayah sementara pengelola pelabuhan dan operator kapal memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal.
