wartakini.id – Pemerintah bersiap menggelar revolusi besar-besaran dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos mulai tahun 2027. Skema pendataan dan distribusi akan dirombak total, mengharuskan jutaan calon penerima untuk mendaftar ulang. Langkah ini diambil guna mengatasi persoalan klasik data yang kerap meleset dari sasaran, sekaligus mentransformasi bantuan dari barang menjadi uang tunai langsung ke tangan masyarakat.
Baca Juga
Transformasi ini menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proses registrasi ulang ini adalah fondasi krusial.
Pemerintah menargetkan ambisius 48 juta jiwa terdata dalam platform Perlindungan Sosial Digital Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Angka ini mencakup calon penerima Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT untuk tahun 2027. Proses pendaftaran dapat diakses melalui perlinsos.kemensos.go.id.
Meski targetnya masif, realisasi pendaftaran saat ini masih jauh dari harapan. Hingga kini baru sekitar 5,5 juta masyarakat yang tercatat. Untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah memobilisasi seluruh kekuatan negara.
Luhut menjelaskan bahwa registrasi ini akan melibatkan sinergi antara kementerian lembaga pemerintah daerah aparat dan pegawai pemerintahan bahkan hingga Tentara Nasional Indonesia TNI serta Kepolisian Republik Indonesia Polri. Mereka akan turun langsung ke lapangan untuk memperluas jangkauan registrasi dan membantu masyarakat yang mungkin menghadapi kendala adaptasi teknologi atau tidak memiliki perangkat digital.
Peran TNI Polri Babinsa Babinkamtibmas dan ASN sangat vital terutama di daerah terpencil atau bagi warga yang belum melek digital. Mereka akan membantu proses pendataan sekaligus mengkurasi calon penerima. Selain itu masyarakat umum juga didorong untuk menjadi agen pendata di lingkungan sekitar mereka.
Penting untuk diingat registrasi ini bukan jaminan otomatis menjadi penerima bansos. Ini adalah tahap awal untuk verifikasi dan validasi data agar penyaluran di tahun 2027 menjadi lebih akurat transparan dan akuntabel.
Seluruh proses pendataan ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Selanjutnya pada kuartal pertama tahun 2027 sistem penyaluran bansos berbasis digital akan mulai diuji coba. Ini adalah gerakan nasional yang diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih efektif dan tepat sasaran.
