wartakini.id – BEIJING – Sengketa panas antara raksasa otomotif Tiongkok, Li Auto, dan pabrikan Jepang, Nissan, kini telah menarik perhatian serius dari regulator di China. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (MIIT) dilaporkan telah mencatat kasus ini pada 11 April 2026, menandai eskalasi konflik di pasar kendaraan listrik yang sangat kompetitif.
Related Post
Konflik ini berpusar pada tuduhan Li Auto bahwa Nissan melakukan kampanye pemasaran daring terorganisir yang mencemarkan nama baik produk mereka, menyusul peluncuran model terbaru Nissan, NX8.
Pada tanggal yang sama, 11 April, departemen hukum Li Auto secara tegas menyatakan bahwa produk mereka menjadi sasaran "kampanye fitnah terorganisir" tak lama setelah model pesaing diluncurkan. Perusahaan mengklaim telah mengumpulkan bukti kuat, termasuk sejumlah besar unggahan daring serupa yang muncul dalam waktu singkat dengan alamat IP yang terkonsentrasi, sebagai dasar untuk potensi tindakan hukum. Li Auto menuduh Nissan secara langsung mencemarkan nama baik produk mereka dalam upaya promosi NX8.
Perselisihan ini mencuat setelah Nissan NX8 diperkenalkan ke pasar Tiongkok, di mana model tersebut secara agresif dibandingkan dengan produk Li Auto, termasuk seri i6, dalam berbagai kegiatan promosi. Banyak artikel daring kemudian terus-menerus membandingkan kedua merek tersebut, seringkali dengan nada yang lebih memihak Nissan NX8, yang memicu kecurigaan Li Auto.
Menanggapi tuduhan serius dari Li Auto, seorang perwakilan dari divisi kendaraan energi baru Nissan mengeluarkan pernyataan. Mereka menegaskan bahwa perusahaan "mematuhi aturan industri dan mendukung persaingan yang adil." Namun, perwakilan tersebut memilih untuk tidak memberikan tanggapan langsung terhadap tuduhan spesifik yang dilayangkan oleh Li Auto, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Kasus ini menyoroti intensitas persaingan di pasar kendaraan listrik Tiongkok yang berkembang pesat, di mana perang promosi antar merek dapat dengan cepat berubah menjadi sengketa hukum yang melibatkan regulator pemerintah. Perhatian MIIT menunjukkan bahwa otoritas tidak akan ragu untuk campur tangan jika praktik pemasaran dianggap melanggar etika atau hukum persaingan.
Tinggalkan komentar