wartakini.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan komitmennya untuk berdiri di belakang para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pernyataan ini menjadi angin segar bagi ribuan aparatur negara di tengah gencar-gencarnya reformasi internal Kementerian Keuangan. Purbaya menjanjikan pendampingan hukum bagi mereka yang menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas, asalkan tetap profesional dan patuh pada koridor aturan. Hal tersebut disampaikannya di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026).
Related Post
Jaminan perlindungan ini diberikan Purbaya guna memberikan rasa aman dan kepercayaan diri di kalangan aparat bendahara negara. Ia memahami bahwa dalam menjalankan tugas yang krusial, pegawai kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk potensi masalah hukum. "Kalau pegawai pajak atau Bea Cukai mengalami hal seperti ini, saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Saya akan masuk dan mendampingi lewat pendampingan," ujar Purbaya, menirukan jaminannya yang menenangkan.
Namun, Purbaya juga menarik garis batas yang jelas. Meskipun pendampingan akan diberikan, Kementerian Keuangan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. "Kami tidak bisa dan tidak akan mengintervensi masalah hukumnya," tegas Purbaya, menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan hukum. Ini menunjukkan komitmen Kemenkeu untuk menjaga integritas proses peradilan sekaligus melindungi pegawainya yang bekerja sesuai aturan.
Pernyataan Purbaya ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran DJP dan DJBC untuk terus bekerja secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu khawatir akan intimidasi atau kriminalisasi selama mereka berada di jalur yang benar. Reformasi di tubuh Kemenkeu memang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen, dan jaminan dari pimpinan tertinggi ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
Tinggalkan komentar