Wartakini.id – Pemerintah gencar memberantas kendaraan ODOL (Over Load Over Dimension) demi keselamatan lalu lintas. Sosialisasi program Zero ODOL bahkan diperpanjang hingga sebulan ke depan. Plt Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung upaya menuju transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan. "Semoga ini bisa ditindaklanjuti dan memberikan dampak positif bagi keselamatan transportasi," ujarnya Senin (9/6/2025).
Related Post
Namun, di balik upaya pemerintah tersebut, terungkap akar permasalahan yang lebih dalam. Sonny Sulaksono Wibowo, perwakilan BPJT sekaligus akademisi, mengungkap kelemahan regulasi dan minimnya edukasi kepada para pengemudi sebagai biang keladi masalah ODOL. "Solusi kendaraan ODOL harus berangkat dari road map yang jelas. Pendataan yang dilakukan Kakorlantas sudah luar biasa, tetapi akar masalahnya ada pada pengemudi. Pemahaman mereka tentang pengemasan barang, terutama barang berbahaya, masih sangat rendah. Ironisnya, belum ada regulasi khusus untuk pengangkutan barang berbahaya (B3). Ini juga harus segera diatasi," tegas Sonny.
Andyka Kusuma, Ketua Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT), menambahkan pentingnya road map yang terukur dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi. "Kerugian akibat ODOL bukan hanya materiil, tetapi juga accident cost yang dampaknya berkali lipat dari laporan kepolisian. Secara ekonomi, potensi kerugian bisa mencapai 9 miliar rupiah jika korban kecelakaan adalah kepala keluarga berusia 40-an tahun," jelasnya. Ia menekankan pentingnya melihat kerugian tersebut secara komprehensif, bukan hanya dari sisi materiil saja. Kesimpulannya, permasalahan ODOL ternyata lebih kompleks dari sekadar kelebihan muatan, dan membutuhkan solusi terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak.
Tinggalkan komentar