wartakini.id – Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Isu kenaikan tarif jalan tol pun mencuat, memicu kekhawatiran publik. Namun, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan gejolak kurs ini tidak serta-merta menggoyahkan minat investasi di sektor vital tersebut. Meski begitu, fluktuasi mata uang Garuda diakui berpotensi memicu lonjakan biaya konstruksi proyek, yang pada akhirnya dapat memengaruhi besaran tarif perdana saat jalan tol mulai beroperasi.
Baca Juga
Sony Sulaksono Wibowo, Anggota BPJT dari unsur pemangku kepentingan, menjelaskan bahwa sejumlah proyek tol strategis nasional tetap melaju sesuai rencana. Ia menyebut Tol Bogor–Serpong via Parung yang telah meneken kontrak, Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) yang kini memasuki fase pembangunan, serta beberapa ruas penting di Sumatera. "Pengaruh harga dolar lebih dominan terhadap biaya konstruksi. Semakin lama pengerjaan proyek, semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan," terang Sony saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Sony menambahkan, kondisi ini menjadi dilema serius bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pasalnya, saat mengikuti proses lelang, investor telah mengajukan penawaran tarif awal berdasarkan proyeksi biaya konstruksi yang terukur. Namun, ketika pembangunan molor dan anggaran membengkak akibat faktor eksternal seperti pelemahan rupiah atau lambatnya pembebasan lahan, perhitungan keekonomian proyek pun ikut bergeser drastis.
"Inilah yang menjadi kekhawatiran utama. Tarif awal sudah terkunci saat tender. Tetapi, jika biaya pembangunan melambung tinggi karena pengaruh dolar atau masalah lahan, maka tarif perdana tersebut mau tidak mau harus disesuaikan ketika jalan tol siap dioperasikan," pungkas Sony. Ini berarti, masyarakat mungkin harus bersiap menghadapi penyesuaian tarif yang berbeda dari perkiraan awal, demi menjaga keberlanjutan dan kelayakan finansial proyek infrastruktur vital ini.
