wartakini.id, JAKARTA – Kabar mengenai kebijakan Work From Home (WFH) kembali mengemuka. Pemerintah tengah serius menggodok rencana penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga mengimbau sektor swasta untuk turut serta. Langkah strategis ini ditempuh sebagai respons antisipatif terhadap potensi gangguan pasokan minyak mentah global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, dengan tujuan utama menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Minggu (22/3/2026) mengungkapkan bahwa kebijakan WFH ini akan difokuskan pada sektor-sektor yang operasionalnya tidak melibatkan pelayanan publik secara langsung. "Ini akan diberlakukan untuk ASN dan juga sebagai imbauan kuat bagi pihak swasta, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan layanan publik," jelas Airlangga, menekankan cakupan kebijakan tersebut.
Meski wacana ini telah bergulir ke permukaan, Airlangga menegaskan bahwa detail implementasi teknisnya masih membutuhkan koordinasi lintas kementerian yang mendalam. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut-sebut sebagai pihak yang akan terlibat aktif dalam perumusan teknis. "Rincian WFH akan kami matangkan, namun jadwal pelaksanaannya dipastikan akan dimulai pasca libur Lebaran," tegasnya, memberikan kepastian waktu kepada publik.
Sebelumnya, rencana strategis ini telah dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas di Istana pada Kamis (19/3/2026). Konsep awal yang diusulkan adalah penerapan WFH selama satu hari dalam lima hari kerja per minggu. Dengan skema ini, pemerintah berharap dapat menekan tingkat mobilitas pekerja secara signifikan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pengurangan beban subsidi energi negara.
Tinggalkan komentar