wartakini.id – Fenomena juru parkir ilegal yang menjamur di berbagai sudut kota di Indonesia seolah menjadi pemandangan yang mustahil untuk dihilangkan. Meski operasi penertiban terus digencarkan oleh aparat keamanan, keluhan dari masyarakat hingga pelaku usaha mengenai praktik pungutan tanpa izin ini justru kian meningkat.
Baca Juga
Persoalan ini bukan sekadar masalah ketersediaan lahan semata. Ada benang merah kompleks yang melibatkan sulitnya lapangan kerja formal, perilaku pengendara yang cenderung abai, hingga dugaan adanya perlindungan dari pihak tertentu yang membuat praktik ini sulit diberantas hingga ke akarnya.
Salah satu pemicu utama yang paling nyata adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas lahan parkir resmi. Tingginya denyut ekonomi di pusat-pusat keramaian membuat kebutuhan ruang parkir melonjak tajam, sementara fasilitas yang disediakan pemerintah seringkali tidak mampu menampung ledakan jumlah kendaraan tersebut.
Sebagai gambaran nyata, kawasan pusat perdagangan seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta menjadi bukti betapa krusialnya masalah ini. Daya tampung gedung parkir resmi yang ada terbukti tidak sebanding dengan arus kendaraan yang masuk setiap harinya. Akibatnya, muncul kantong-kantong parkir ilegal di sekitar area tersebut.
Kondisi ini diperparah dengan dominasi kendaraan roda dua yang mencari celah di mana saja. Karena minimnya fasilitas khusus sepeda motor, banyak pengendara akhirnya nekat menggunakan trotoar sebagai tempat parkir. Hal ini tentu sangat merugikan hak pejalan kaki dan merusak tata kota yang sudah tertata.
