Wartakini.id – Para pakar hukum tata negara mengungkap fakta mengejutkan terkait peran partai politik dalam proses demokrasi di Indonesia. Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyatakan bahwa partai politik menjadi dalang di balik "pembajakan demokrasi" yang terjadi di berbagai lembaga negara.
Related Post
Lembaga seperti KPK dan MK, yang seharusnya menjadi benteng penegak hukum dan keadilan, justru menjadi korban intervensi partai politik. "Partai politik adalah penyumbang saham terbesar dalam penentuan aktor-aktor yang membajak lembaga-lembaga tersebut," tegas Bivitri dalam sebuah wawancara.
Senada dengan Bivitri, Herlambang P. Wiratman, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa partai politik kini berada di zona kekuasaan yang minim kontrol dari warga. Ia menilai partai politik telah menjelma menjadi "imperium" baru yang lebih mementingkan kepentingan pemilik partai daripada suara rakyat.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan masa depan demokrasi di Indonesia. Dominasi partai politik yang tak terkendali berpotensi menggerogoti pilar-pilar demokrasi dan menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Tinggalkan komentar