Wartakini.id – Buku "Paradoks Indonesia" karya Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, memberikan analisisnya melalui media sosial X. Ia merangkum inti buku tersebut menjadi dua poin utama: pertama, transformasi ekonomi Indonesia dari dominasi modal besar menuju kesejahteraan rakyat. Hal ini akan dicapai dengan konsistensi penerapan Pasal 33 UUD 1945, peningkatan peran BUMN dan koperasi, serta target pertumbuhan ekonomi dua digit melalui investasi masif di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, pengolahan, dan industri strategis.
Poin kedua, Said Didu menyoroti visi Prabowo untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan lagi dikuasai oleh kekuatan modal. Implementasi demokrasi yang sesuai UUD 1945, berdasarkan musyawarah mufakat, menjadi kunci utamanya. Said Didu pun secara eksplisit menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo segera merealisasikan janji-janji yang tertuang dalam buku tersebut.
Namun, respon publik terbelah. Sejumlah warganet skeptis terhadap realisasi visi tersebut. Mereka menilai Presiden Prabowo masih terikat oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya dan meragukan kemampuannya untuk melakukan perubahan besar seperti yang dijanjikan. Salah satu komentar di media sosial bahkan menyatakan keraguan akan terwujudnya visi tersebut, mengingat kondisi politik dan ekonomi saat ini. Pertanyaan besar pun muncul: mampukah Prabowo mewujudkan Indonesia baru yang diimpikannya? Ataukah semua itu hanya tinggal janji?
Tinggalkan komentar