Wartakini.id – Kemenangan kotak kosong dalam beberapa Pilkada 2024, termasuk Pilbup Bangka dan Pilwakot Pangkal Pinang, mengundang sorotan tajam. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menilai fenomena ini sebagai cerminan dinamika politik yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia mempertanyakan efektifitas mekanisme kotak kosong dan dampaknya terhadap penyelenggaraan negara.
Related Post
"Jika masyarakat menginginkan kepemimpinan alternatif, seharusnya gerakan itu sudah dimulai sejak awal proses pencalonan, bukan hanya di hari pemungutan suara," ujar Irawan di Jakarta, Senin (2/12/2024). Politisi Partai Golkar ini menekankan potensi kerugian negara akibat pemilihan ulang yang harus dilakukan jika kotak kosong menang.
Irawan menyarankan kajian mendalam terhadap relevansi kotak kosong ke depannya. Menurutnya, pemimpin yang terpilih seharusnya merupakan figur yang telah melalui proses pencalonan yang sah, baik melalui partai politik maupun jalur independen. "Negara sudah menyediakan jalur yang setara bagi siapa pun untuk mencalonkan diri. Tak perlu lagi ada opsi setuju atau tidak setuju terhadap calon yang sudah mengikuti proses demokratis," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan anomali. Kehadiran calon perseorangan, menurutnya, sudah menjadi wujud kesadaran konstitusional yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi. "Jika rakyat memang ingin alternatif, mekanisme perseorangan sudah ada. Namun, harus ada yang menggerakkan sejak awal," pungkas Irawan. Ke depannya, perlu ada evaluasi menyeluruh untuk memastikan Pilkada berjalan efektif dan representatif bagi seluruh rakyat.
Tinggalkan komentar